Tanjung Selor- Di tengah rapat evaluasi optimalisasi PAD yang dipimpin Bupati Bulungan Syarwani, suara dari akar rumput ikut mengemuka. Sejumlah warga Tanjung Selor mempertanyakan prioritas pemerintah daerah ketika retribusi parkir dan jasa pelabuhan digenjot, mengapa kebutuhan dasar lingkungan masih harus ditanggung sendiri?
Kaddy M. Nur, warga Jalan Dewata/Gelatik Pertanian RT 42 RW 15, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, mengaku bersama warga lain terpaksa menimbun jalan lingkungan secara swadaya karena kondisi becek dan rawan saat hujan.
“Kami taat bayar pajak. Tapi untuk akses jalan di lingkungan sendiri harus patungan. Ini kan di kota, bukan di pelosok,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi jalan yang rusak sudah berlangsung cukup lama tanpa penanganan konkret. Saat musim hujan, genangan air membuat aktivitas warga terganggu, bahkan membahayakan anak-anak yang melintas.
Keluhan serupa disampaikan warga lain yang enggan disebutkan namanya. Ia menilai pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan PAD benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan yang terasa.
“Kalau PAD naik, seharusnya pelayanan dan infrastruktur dasar juga ikut membaik. Jangan sampai kami hanya jadi objek pungutan,” katanya.
Sorotan warga ini menjadi catatan penting. Optimalisasi pendapatan daerah memang krusial, namun distribusi manfaatnya harus merata. Transparansi penggunaan anggaran dan percepatan pembangunan infrastruktur lingkungan menjadi harapan yang kini ditagih masyarakat.
Di tengah semangat reformasi tata kelola retribusi, publik menunggu satu hal sederhana bukti nyata di lapangan.
