BORNEOKU BULUNGAN-Kaltara kembali menjadi sorotan setelah berlangsungnya serangkaian aksi demo damai yang berlangsung pada awal Agustus 2025. Demonstrasi tersebut menyoroti penolakan terhadap program transmigrasi yang dianggap kontroversial oleh sebagian masyarakat setempat. Momen ini menjadi ujian bagi aparat keamanan dalam menjalankan amanah untuk menjaga ketertiban sekaligus mengedepankan pendekatan humanis dalam menghadapi aspirasi rakyat.
Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan, Datu Buyung Perkasa, Memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja Polresta Bulungan dalam mengamankan demo damai yang berlangsung pada 4 Agustus 2025 kemarin. Apresiasi ini juga disampaikan untuk pengamanan aksi yang dilakukan oleh Aliansi Gempar, yang pada hari Selasa, 5 Agustus 2025 juga menggelar aksi di Kantor Urusan Agama Provinsi Kaltara, tepatnya di Kilo Dua.
Datu Buyung Perkasa menekankan bahwa pelaksanaan pengamanan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) Polri yang senantiasa diajarkan oleh Kapolresta Bulungan, Kombes Pol Rofikoh Yunianto, menjadi faktor utama keberhasilan pengamanan yang berlangsung tertib dan kondusif.
“Pengamanan yang dilakukan oleh aparat Polresta Bulungan tidak hanya mengedepankan aspek penegakan hukum, tetapi juga mengutamakan pendekatan humanis kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya,” ucap Datu Buyung selama memberikan pernyataan . Ia menambahkan bahwa penghormatan terhadap hak berdemokrasi warga masyarakat harus dibarengi dengan upaya menjaga keamanan lingkungan agar berlangsung dalam situasi aman dan damai.
Lembaga adat Kesultanan Bulungan Kalimantan utara menilai bahwa keberhasilan pengamanan demo damai tersebut merupakan contoh positif sinergi antara aparat keamanan dengan masyarakat adat dan elemen masyarakat lainnya di Kalimantan Utara. Kesultanan Bulungan sebagai simbol perjuangan dan pelestarian budaya lokal memberikan dukungan penuh terhadap cara-cara damai dalam menyampaikan kritik maupun aspirasi.
Selain itu, Kombes Pol Rofikoh Yunianto sebagai Kapolresta Bulungan juga mendapat pujian atas kepemimpinannya yang tegas dan transparan. Ia dikenal sebagai sosok yang konsisten menjalankan aturan dan tidak ragu memberikan sanksi kepada jajarannya apabila terbukti menyalahi ketentuan atau melakukan penyimpangan dalam bertugas.
“Kami juga mengapresiasi sikap tegas Pak Kapolresta Bulungan dalam menindak anggota yang tidak disiplin atau menyalahgunakan kewenangannya, hal ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” ucap Datu Buyung Pada Media borneoku.co
Program transmigrasi yang digulirkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir menghadapi berbagai tantangan dan penolakan di sejumlah daerah, tak terkecuali di Kalimantan Utara. Masyarakat terutama komunitas lokal dan adat merasa perlu menyuarakan kekhawatiran terkait dampak sosial dan lingkungan yang potensial ditimbulkan oleh kedatangan pendatang baru.
Aksi demo tanggal 4 Agustus 2025 oleh masyarakat penolak transmigrasi dilaksanakan secara damai dan berhasil dikawal dengan baik oleh aparat sehingga tidak menimbulkan gesekan atau konflik sektoral. Aksi tersebut kemudian dilanjutkan oleh Aliansi Gempar pada 5 Agustus di kantor KUA Provinsi Kaltara yang menuntut perhatian khusus atas isu-isu keagamaan.
Pengamanan aksi massa oleh Polresta Bulungan mengacu pada SOP Polri yang menekankan bagaimana mengutamakan dialog dan komunikasi dengan massa pendemo sambil menjaga keamanan publik secara menyeluruh. Salah satu prinsip penting adalah tidak menggunakan kekerasan kecuali sebagai langkah terakhir ketika keselamatan jiwa menjadi terancam.
Pengalaman dan pelatihan yang baik menjadi modal utama Polresta Bulungan dalam menjalankan tugas ini. Kapolresta sendiri rutin menyampaikan arahan tegas kepada seluruh anggotanya agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas.
Apresiasi dari institusi adat Kesultanan Bulungan ini diharapkan dapat mempererat kolaborasi antara aparat keamanan dan komunitas adat setempat dalam membangun Kalimantan Utara yang harmonis dan damai. Kesultanan Bulungan yang sejak lama menjadi simbol pemersatu masyarakat diharapkan dapat turut menjadi jembatan dialog antara pemerintah, aparat, dan masyarakat terkait isu-isu sensitif semacam mutasi sosial dan program transmigrasi.
Datu Buyung Perkasa menegaskan, “Kami berharap kedepan sinergi ini terus terjaga agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasa aman dan didengarkan aspirasi serta keluh kesahnya. Negara dan adat harus saling mendukung dalam membangun kesejahteraan daerah ini.
Reporter: Made Wahyu Rahadia
Redaktur: IB.Sudiarta
